Regulasi Hingga Pembiayaan, PR Besar Pemerintah Dorong Transisi Energi
Regulasi menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan energi baru terbarukan yang dibutuhkan untuk transisi energi. Komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong transisi energi dan mengatasi dampak perubahan iklim dinilai sudah cukup positif. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 14.000 megawatt (MW) untuk mencapai target bauran sebesar 23% pada 2025.