Jakarta, 5 Juni 2024—Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Komitmen ini direalisasikan melalui program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam konteks penyiapan SDM yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing untuk mendukung penerapan ekonomi hijau, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Peta Jalan Pengembangan SDM yang Mendukung Green Jobs/Pekerjaan Hijau didukung oleh proyek kerja sama pembangunan antara Indonesia – Jerman, Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED) yang diimplementasikan oleh GIZ. Koaksi Indonesia membantu melakukan riset untuk kebutuhan peta jalan.
Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, mengatakan, “Penyusunan peta jalan Green Jobs sebagai acuan bagi kementerian dan lembaga, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, sektor swasta, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta komponen masyarakat lainnya, seperti masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk mendorong kebutuhan SDM yang mendukung rencana ekonomi hijau yang berkelanjutan sebagai salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk transformasi ekonomi. ” Hal ini disampaikan beliau dalam pembukaan kegiatan diskusi bersama organisasi masyarakat sipil terkait peta jalan Green Jobs yang diselenggarakan oleh Koaksi Indonesia, pada hari Rabu, 5 Juni 2024.
Dalam pertemuan ini, Bappenas berharap dapat saling menyelaraskan pengetahuan untuk memperkaya peta jalan. Dengan demikian, Indonesia siap untuk mengoptimalkan potensi SDM, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, sekaligus memenuhi tanggung jawab lingkungan. Ibu Nur, yang biasa dipanggil Ibu Yuke, menambahkan, “Sejalan dengan proses finalisasinya, peta jalan tersebut juga memasukkan rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) pengembangan SDM dalam konteks Green Jobs yang berisi daftar kegiatan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Bappenas juga menindaklanjuti peta jalan dengan memasukkan Green Jobs ke dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029. Hingga saat ini, proses penyempurnaan masih berlanjut.”
Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menangkap animo positif soal peluang Green Jobs, terutama dari kelompok orang muda, diskusi Green Jobs dengan Bappenas menjadi penting, seperti apa yang dimaksud dengan Green Jobs. “Setelah melalui konsultasi publik dan konsultasi ahli, antara lain dengan Bank Dunia dan ILO, Bappenas mendefinisikan Green Jobs sebagai pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak. Definisi ini dielaborasi dengan dua pendekatan, yaitu dari sisi pekerja dan sisi perusahaan. Dari sisi pekerja, Green Jobs memiliki tugas-tugas khusus dan membutuhkan keterampilan khusus. Sementara dari sisi perusahaan, Green Jobs menerapkan proses ramah lingkungan dan menghasilkan keluaran berupa produk atau jasa ramah lingkungan,” ungkap Ibu Yuke.
Pusat Pengembangan SDM EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), yang diwakili oleh Budiman R Saragih, Widyaiswara Muda Bidang KEBTKE PPSDM KESDM, mengatakan bahwa dalam mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Green Jobs diperlukan kolaborasi lintas sektor. “PPSDM KEBTKE memiliki berbagai program pengembangan Green Jobs, seperti melalui program pelatihan dan sertifikasi dengan skema gratis untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dan dengan skema berbayar untuk industri. Pelatihan dilakukan secara daring, seperti MOOC (Massive Open Online Course) maupun tatap muka langsung. Ini sebagai bentuk kontribusi bidang energi terbarukan dan konservasi energi dalam peningkatan kapasitas SDM.” Beliau berharap, ke depannya terdapat gugus tugas pemangku kepentingan yang melakukan implementasi peta jalan Green Jobs. Gugus tugas ini dapat mendiseminasi informasi, mengoordinasi peran pemangku kepentingan dan data/informasi, serta melakukan pemantauan pemenuhan capaian peta jalan sesuai periode waktu yang ditetapkan.
Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Luthfi Ilham Ramadhani, Ketua Tim Kerja Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, menekankan bahwa arah ekonomi Indonesia yang bergerak ke ekonomi hijau tentunya akan berdampak pada peningkatan pekerjaan ramah lingkungan.
“Sesuai dengan tugas kami di bidang pendidikan, pengembangan ekosistem Green Jobs antara lain melalui peningkatan jumlah program keahlian di bidang Green Jobs dengan mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada keterampilan hijau (green skills), termasuk menyiapkan tenaga pengajar yang kompeten dan penyediaan sarana prasarana pembelajaran di lembaga pendidikan.” Selain itu, beliau menekankan perlunya kolaborasi pentahelix yang melibatkan seluruh sektor untuk mengembangkan ekosistem pendukung bagi Green Jobs di Indonesia, dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga media massa.
Aspirasi yang mendukung pengembangan ekosistem Green Jobs juga datang dari perwakilan organisasi masyarakat sipil. Tri Agung Rooswiadji, Footprint Leader WWF Indonesia, mengaitkan Green Jobs sebagai peluang untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi. WWF-Indonesia siap berkolaborasi dalam pengembangan model-model Green Jobs di berbagai lanskap dan seascapes, termasuk urban.
Dari sudut pandang kebutuhan penyadartahuan Green Jobs di masyarakat, Koaksi Indonesia melalui A Azis Kurniawan, Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia, memandang bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi eskalasi dalam percakapan publik terkait tren dan peluang Green Jobs, terutama di platform digital. “Kami juga menangkap kata kunci Green Jobs muncul di dokumen strategis visi misi calon presiden dan wakil presiden dan dalam debat calon wakil presiden bulan Februari 2024 lalu,” jelasnya. Untuk itu, beliau menyatakan pentingnya peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam mengisi kebutuhan agar pemahaman soal Green Jobs menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Adela Damika Putri, Program Associate New Energy Nexus, memandang bahwa penciptaan Green Jobs juga terkait dengan tantangan dalam mengembangkan startup di Indonesia, terutama di startup yang fokus pada penyediaan produk climate & clean tech. “Pertama, kapasitas talenta lokal yang belum memadai sehingga perlu intervensi lewat sekolah vokasi dan pendidikan tinggi. Kedua, fasilitas riset untuk prototyping dan pengujian alat. Ketiga, sumber pendanaan. Terakhir, perlunya regulasi yang mendukung.”
Diskusi organisasi masyarakat sipil atau sering disebut CSO Forum diselenggarakan secara rutin oleh Koaksi Indonesia sebagai sarana pertukaran informasi terbaru, pengetahuan, dan pembelajaran bagi berbagai organisasi yang bekerja di isu perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah. Seluruh proses dan materi akan didokumentasikan dan dibagikan untuk pengelolaan pengetahuan bersama. Green Jobs adalah isu yang sedang populer dan relevan dengan kerja organisasi masyarakat sipil dari berbagai sektor dan wilayah, terutama karena isu ketenagakerjaan menjadi bagian dalam pertimbangan sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan iklim yang dikeluarkan pemerintah Indonesia.
