Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan mendesak kebijakan pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk memprioritaskan energi terbarukan. Bukan energi baru, seperti nuklir, hilirisasi batubara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas alam, yang tinggi emisi serta mahal.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins atau program percepatan untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Koalisi memandang rekomendasi tersebut penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran.
Koalisi Transisi Energi Berkeadilan mendorong Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dapat meningkatkan tingkat bauran energi terbarukan hingga 60% pada 2030 dan 100% pada 2050.
Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan meminta agar pemerintah tidak menurunkan target bauran energi terbarukan yang dimuat dalam draf revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam revisi ini, pemerintah seharusnya mencari solusi meningkatkan target transisi energi berkeadilan.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan menginginkan pemerintah untuk mematok target bauran energi terbarukan yang lebih ambisius, yakni menjadi 60% pada 2030. Mereka juga berharap pemerintah menghentikan penggunaan energi fosil.
Komunitas lingkungan menawarkan pengalaman unik yang tidak hanya seru, tetapi juga penuh makna. Simak keseruan dan inspirasi bergabung dengan salah satu komunitas lingkungan berikut!
Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan menginginkan pemerintah untuk mematok target bauran energi terbarukan (EBT) yang lebih ambisius, yakni menjadi 60 persen pada tahun 2030, dan menghentikan penggunaan energi fosil.
Sektor industri berperan krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, industri juga menghasilkan emisi yang signifikan. Oleh karena itu, dekarbonisasi industri menjadi keniscayaan.