Ilustrasi aksi keadilan iklim yang diserukan beberapa orang/Pexels
Keadilan iklim menghubungkan krisis iklim dengan permasalahan sosial seperti hak, ras, dan lingkungan hidup. Prinsip utamanya adalah mengakui bahwa orang yang tidak menyebabkan perubahan iklim sering kali mengalami dampak terburuk dan tercermin dalam sistem hukum terkait perubahan iklim.
KOAKSI INDONESIA—Keadilan iklim adalah isu yang menghubungkan sektor krisis iklim dengan permasalahan sosial berupa hak, ras, dan lingkungan hidup. Permasalahan ini muncul ke permukaan disebabkan oleh adaptasi iklim yang kian berdampak pada masyarakat secara langsung.
Sebagai dampak dari perubahan iklim, kerusakan ekosistem di daerah rural bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat di beberapa area yang tereksplorasi kegiatan ekstraktivisme seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Keadilan iklim mengedepankan aksi-aksi iklim yang berpusat pada masyarakat adat. Keadilan iklim memastikan keterwakilan, inklusi, dan perlindungan hak-hak kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Prinsip utama keadilan iklim adalah mengakui kenyataan bahwa orang-orang yang tidak memicu perubahan iklim justru mengalami dampak terburuk perubahan iklim. Istilah ini juga dipakai dalam sistem hukum, ketika keadilan tercapai melalui penerapan dan pengembangan hukum di bidang perubahan iklim.
Ketimpangan Dampak Perubahan Iklim
Pada praktiknya, dampak perubahan iklim tidak terasa secara merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat sering kali menjadi yang paling terdampak. Mereka harus menghadapi ancaman kekurangan pangan, kehilangan mata pencarian, serta kerusakan lingkungan yang mengancam tempat tinggal mereka.
Di sisi lain, kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, yang menjadi pemicu utama perubahan iklim, cenderung berasal dari sektor industri dan pertanian besar. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang nyata dalam tanggung jawab mengatasi perubahan iklim, mereka yang tidak berperan signifikan dalam perubahan iklim justru menjadi pihak yang paling terdampak.
Baca Juga: Keadilan Iklim untuk Masyarakat Pesisir
Menegakkan keadilan iklim bukanlah persoalan sederhana, namun merupakan langkah yang mendesak dan penting bagi keberlanjutan Indonesia. Dengan penyatuan kebijakan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan kerja sama internasional, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua warganya.
Dr. Darren McCauley menyebutkan keadilan dapat dibagi menjadi tiga pilar, yaitu keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan prosedural.
Keadilan distributif melibatkan distribusi tanggung jawab yang merata termasuk untuk penerima manfaat maupun risiko yang dihadapi. Pada konteks perubahan iklim, pihak yang mengeluarkan paling banyak emisi harus bertanggung jawab terhadap penyerapan kembali emisi tersebut serta bertanggung jawab terhadap penguatan kelompok rentan akibat dampak perubahan iklim.
Keadilan rekognitif menekankan pada konteks inklusi yang tidak sekadar pelibatan partisipasi, namun lebih jauh dari hal itu seperti pemberian hak politik yang lengkap dan setara serta bebas dari ancaman. Sering kali pada konteks ini, masyarakat rentan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Keadilan prosedural melibatkan semua pemangku kepentingan dengan cara nondiskriminatif. Dengan kata lain, semua kelompok harus dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan keputusan itu harus dilakukan secara serius sepanjang prosesnya.
Indikator Keadilan Iklim di Masyarakat
Indikator keadilan iklim bagi masyarakat di Indonesia dapat diukur melalui beberapa parameter yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
Berikut beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan iklim di Indonesia.
- Akses terhadap Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Indikator ini mencakup akses masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan seperti air bersih, lahan pertanian yang subur, dan hutan. Kemampuan mereka untuk mempertahankan akses tersebut menjadi kunci dalam keadilan iklim.
- Ketahanan terhadap Bencana: Indikator ini mencakup sejauh mana masyarakat dapat bertahan dan beradaptasi terhadap bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Tingkat kesiapsiagaan, infrastruktur tangguh, serta sistem peringatan dini yang efektif menjadi parameter yang penting dalam menilai keadilan ini.
- Penguatan Kapasitas dan Pengetahuan Masyarakat: Tingkat pemahaman dan keterampilan masyarakat terkait praktik-praktik adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan menjadi faktor penting. Pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap informasi yang akurat merupakan kunci untuk menciptakan keadilan iklim.
- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Kegiatan ini mengukur sejauh mana masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan, terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan mereka. Tingkat partisipasi yang tinggi akan mencerminkan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Keadilan Sosial dan Ekonomi: Dalam konteks keadilan iklim, aspek ini mencakup distribusi yang adil, manfaat dan beban kebijakan serta program terkait iklim. Memastikan bahwa kebijakan tidak memberatkan kelompok rentan secara berlebihan dan memberikan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat merupakan indikator penting dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi.
- Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan lokal yang kaya akan strategi adaptasi terhadap lingkungan. Potensi ini mengukur sejauh mana hak-hak mereka dilindungi serta sejauh mana keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian dari lingkungan mereka.
Baca Juga: Lika-liku Transisi Energi yang Berkeadilan
Penggunaan indikator-indikator ini dapat membantu dalam mengevaluasi tingkat keadilan iklim di Indonesia. Memantau dan meningkatkan performa pada indikator-indikator ini merupakan langkah penting dalam mencapai masyarakat yang lebih tahan terhadap perubahan iklim serta mendukung keberlanjutan lingkungan yang lebih adil bagi semua pihak.
Prospek Menuju Keadilan Iklim
Untuk mencapai keadilan iklim di Indonesia, langkah-langkah berikut harus segera diambil.
- Pemberdayaan Masyarakat Rentan: Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, masyarakat rentan dapat diberdayakan untuk menghadapi perubahan iklim. Misalnya, pemahaman tentang praktik-praktik pertanian berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan cuaca, dan penguatan ekonomi lokal.
- Pengurangan Emisi dari Industri Besar: Regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk mengurangi emisi dari sektor-sektor industri dan pertanian besar yang menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Insentif dan sanksi yang seimbang perlu diberlakukan untuk mendorong praktik berkelanjutan.
- Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang kaya akan strategi adaptasi terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap hak-hak mereka serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam akan menjadi langkah penting dalam mencapai keadilan iklim.
- Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Bencana: Dengan meningkatnya frekuensi bencana terkait iklim, penting untuk memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan dalam menanggapi bencana. Misalnya, investasi dalam infrastruktur yang tangguh dan rencana respons yang cepat.
- Kolaborasi Internasional: Keadilan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara, tetapi merupakan tanggung jawab global. Kolaborasi internasional untuk mengurangi emisi global serta bantuan dalam mitigasi dan adaptasi perlu ditingkatkan.
Keadilan hanya bisa dicapai melalui adanya instrumen pengikat–khususnya melalui jalur legal–sebagai sarana mendorong pihak-pihak yang berkuasa untuk menjaga hak-hak dasar terutama bagi masyarakat rentan.
