Jakarta, 17 Mei 2024 – Empat organisasi masyarakat sipil dan lembaga nirlaba, yaitu Koaksi Indonesia, WWF-Indonesia, ICLEI-Indonesia, dan CDP, berkolaborasi melaksanakan pelatihan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) kepada 71 perwakilan pemerintah dari 35 daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Penguatan kapasitas bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah melakukan mitigasi perubahan iklim sekaligus menjadi acuan perumusan kebijakan di daerah masing-masing.
Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 14 hingga 17 Mei 2024 di Jakarta ini merupakan bagian dari program One Planet City Challenge (OPCC) bagi pemerintah subnasional peserta kompetisi yang telah mengunggah data rencana dan aksi iklim ke Platform CDP-ICLEI Track tahun 2023.
Dewi Lestari Yani Rizki, Direktur Konservasi WWF-Indonesia mengatakan, ”Penting bagi pemerintah daerah atau kota untuk berkontribusi aktif dalam menurunkan emisi sesuai dengan target pemerintah Indonesia sebab pemerintah kota atau wilayah perkotaan menghasilkan 70% emisi GRK global.” Dewi melanjutkan, “Pelatihan ini menjadi penting agar kita bersama-sama dapat menghitung potensi penurunan GRK di masing-masing kota dan kabupaten serta mengakselerasinya melalui kegiatan atau kebijakan yang sesuai.”
Aria Nagasastra, Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia mengatakan, “Kini era global warming bergerak ke era yang lebih buruk lagi, yaitu global boiling. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang efektif sungguh penting dalam menetapkan target dan perencanaan aksi iklim bertahap yang sesuai. Melakukan inventarisasi GRK adalah entry point untuk mengukur dan menjaga arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tetap pada jalurnya.”
Arif Wibowo, Country Manager ICLEI-Indonesia mengatakan, “Peningkatan kapasitas dalam IGRK penting bagi pemerintah daerah untuk membangun baseline dan menyediakan data akurat tentang sumber emisi lokal. Di samping itu, IGRK ini mendukung pemenuhan kewajiban pelaporan nasional, internasional dan mengakses potensi pendanaan iklim.” Arif menambahkan, “Dalam upaya memfasilitasi akses pendanaan iklim, ICLEI-TAP (Transformation Action Program) diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun proposal dan merancang strategi yang relevan dan berdampak sebagai inisiatif aksi iklim lokal.”
Matthias Ong, Head of Disclosure & Environmental Data, CDP (APAC) mengatakan, “Mencapai nol emisi akan membutuhkan pendekatan kolaboratif dan setiap orang memiliki peran masing-masing. Senang sekali melihat WWF, ICLEI, CDP dan Koaksi bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun pengetahuan dan keahlian di antara para pembuat kebijakan. Kegiatan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam perjalanan menuju nol emisi. Namun, tindakan mendesak diperlukan, dan kita harus berbuat lebih banyak. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah secara lebih erat untuk mendorong perubahan yang lebih besar, berkelanjutan, dan meluas menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.”
Kegiatan ini mengundang 71 peserta perwakilan dari 35 kota/kabupaten dan provinsi yang bidang pekerjaan dan kewenangannya terkait dengan perubahan iklim, terutama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris. Dalam Global Stocktake Report—sebagai laporan progres dari perjanjian tersebut—yang diluncurkan pada pertemuan di Uni Emirat Arab pada akhir tahun lalu, pemerintah daerah secara global turut dapat berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 20 Gt CO2e pada tahun 2030. Oleh karena itu, menjadi krusial bagi pemerintah daerah memainkan peranannya agar selaras dengan target penurunan emisi GRK global dan nasional.
Peserta pelatihan inventarisasi GRK mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli di bidang limbah, energi, AFOLU (pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya), dan target berbasis sains (science based target atau SBT) serta berdiskusi mengenai kasus-kasus nyata yang dihadapi dalam pemerintahan sehari-hari. Sektor limbah, energi, dan AFOLU relevan dengan profil emisi GRK 35 provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan ini. Dengan demikian, pelatihan IGRK yang dilakukan dapat berguna untuk menghitung emisi GRK di setiap sektor tersebut sehingga target pengurangan emisi GRK dapat ditetapkan di setiap daerah. Selain itu, pelatihan ini mencakup sesi interaktif dan simulasi untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan aplikasi praktis dari materi yang disampaikan.
Pelatihan ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota untuk memperkuat rencana dan aksi mitigasi perubahan iklim, yang tentunya dapat berkontribusi dalam mencapai target penurunan emisi Indonesia sebesar 31,89% dengan upaya sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2050.
