Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sarat kepentingan pemanfaatan energi berbasis lahan dalam skala besar, khususnya biomassa.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti perkembangan arah kebijakan energi terbarukan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada, yang memandatkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, menurut Verena Puspawardani dari Koaksi Indonesia, RPP KEN justru menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 19–22 persen pada tahun 2030.
Masyarakat perlu terlibat dan menjadi aktor dalam pengembangan energi terbarukan untuk mewujudkan kemandirian energi di Indonesia. Akan tetapi, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) kurang mengakomodasi peran masyarakat.
Isu lingkungan di Indonesia telah lama menjadi sorotan, namun masalah ini tampaknya terus berlarut-larut tanpa solusi yang memadai. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang baik. Artikel ini telah tayang di Lentera Inspiratif dengan judul “Pentingnya Pendidikan Lingkungan, Selamatkan Masa Depan Indonesia dari Krisis Iklim”.