Koalisi Masyarakat Sipil Titip Pesan soal RPP KEN Lewat Audiensi dengan Fraksi Demokrat

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan meminta agar pemerintah tidak menurunkan target bauran energi terbarukan yang dimuat dalam draf revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Alih-alih, RPP KEN seharusnya mengatur kebijakan agar dapat mencari solusi meningkatkan target transisi energi berkeadilan yang ambisius. Terutama, perlu mencantumkan…

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Menteri ESDM Bahlil Prioritaskan Kebijakan Energi Terbarukan

Dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Dalam rapat perdana dengan Komisi VII DPR hari ini, Kamis (29/8), dengan jabatan barunya sebagai Menteri ESDM, organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan mendesak agar Menteri Bahlil memprioritaskan kebijakan energi terbarukan (ET).

Meningkatkan Kualitas Akses Energi di Indonesia dengan Energi Surya

Jakarta, 6 Agustus 2024 – Akses energi yang berkualitas merupakan hak masyarakat. Dengan akses energi berkualitas yang mampu menyediakan listrik selama 24 jam dengan tegangan stabil, aktivitas ekonomi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 99,78 persen wilayah di Indonesia telah teraliri…

Peringati Hari Mangrove Sedunia, Koaksi Indonesia Rilis Film Dokumenter “Climate Witness”

Bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia, Koaksi Indonesia bersama Aliansi Voices for Just Climate Action (VCA) Indonesia meluncurkan film dokumenter “Climate Witness” dengan mengambil lokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui akun Youtube Coaction Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum baik untuk membangkitkan kesadaran pelestarian lingkungan secara positif, terutama karena mangrove sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat di pesisir kepulauan NTT. 

Koalisi Golongan Hutan Menagih Respon Kandidat Paslon Capres – Cawapres: 5.772 Pertanyaan Orang Muda Soal Hutan dan Lingkungan Hidup Tidak Dapat Diabaikan

Jakarta, 21 Maret 2019: Hari ini, Kamis, Koalisi Golongan Hutan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan hasil pengumpulan sementara pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas, terutama orang muda usia 17 hingga 25 tahun, yang mereka ajukan kepada kandidat pilihan mereka melalui platform web Golongan Hutan di www.golonganhutan.com. Total pertanyaan yang masuk ke platform ini mencapai 5.772 buah dan…

Climate Witness: Menggaungkan yang Tak Terdengar, Suara Orang-orang Terpinggirkan

Jakarta, 22 Juni 2024 – Bertempat di Kineforum Ruang Sjuman Djaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Aliansi Voices for Just Climate Action (VCA) Indonesia menyelenggarakan rangkaian acara dialog nasional dan peluncuran film “Climate Witness”. Acara ini merupakan upaya dari VCA Indonesia untuk menggaungkan berbagai solusi untuk krisis iklim di tingkat tapak. Acara dibuka dengan sambutan dari…

Pemerintah dan Masyarakat Sipil Siap Dukung Ekosistem Green Jobs di Indonesia

Jakarta, 5 Juni 2024—Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Komitmen ini direalisasikan melalui program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam konteks penyiapan SDM yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing untuk mendukung penerapan ekonomi hijau, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Peta Jalan Pengembangan SDM yang Mendukung Green Jobs/Pekerjaan Hijau…

Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca untuk Dukung Pencapaian Target Penurunan Emisi Indonesia

Jakarta, 17 Mei 2024 – Empat organisasi masyarakat sipil dan lembaga nirlaba, yaitu Koaksi Indonesia, WWF-Indonesia, ICLEI-Indonesia, dan CDP, berkolaborasi melaksanakan pelatihan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) kepada 71 perwakilan pemerintah dari 35 daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Penguatan kapasitas bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah melakukan mitigasi perubahan iklim sekaligus menjadi acuan perumusan…