RUU dan RPP Terkait Energi Dinilai Tidak Mengakomodir Transisi Energi Berkeadilan

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti perkembangan arah kebijakan energi terbarukan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada, yang memandatkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, menurut Verena Puspawardani dari Koaksi Indonesia, RPP KEN justru menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 19–22 persen pada tahun 2030.

Pentingnya Pendidikan Lingkungan, Selamatkan Masa Depan Indonesia dari Krisis Iklim

Isu lingkungan di Indonesia telah lama menjadi sorotan, namun masalah ini tampaknya terus berlarut-larut tanpa solusi yang memadai. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang baik. Artikel ini telah tayang di Lentera Inspiratif dengan judul “Pentingnya Pendidikan Lingkungan, Selamatkan Masa Depan Indonesia dari Krisis Iklim”.

Masukkan Bahan Bakar Fosil, RUU EBET Dinilai Sarat Kepentingan Energi Padat Karbon

Sejumlah organisasi mayarakat sipil menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih sarat kepentingan yang mendorong energi padat karbon dan berisiko tinggi. Energi padat karbon yang dimaksud seperti gas, nuklir, hidrogen, dan batu bara. RUU EBET juga disebut menargetkan pemanfaatan energi berbasis lahan dalam skala besar, khususnya biomassa.

Transisi Energi Berkeadilan Perlu Perhatikan Hidup Masyarakat Marjinal

Transisi energi yang adil tak hanya membicarakan aspek lingkungannya saja, tetapi juga kehidupan masyarakat yang termarjinalkan atau terpinggirkan. Terdapat sejumlah agenda transisi energi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah rencana pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Cirebon, Jawa Barat pada 2035 dan pembangunan energi terbarukan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Film Climate Witness, Tampilkan Aksi Mitigasi Krisis Iklim di NTT

Voices for Just Climate Action Indonesia (VCA Indonesia) kembali meluncurkan empat film pendek “Climate Witness” serial kedua. Film tersebut menceritakan berbagai aksi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam merespons dan beradaptasi dengan krisis iklim yang terjadi saat ini.   Artikel ini telah tayang di greeners.co dengan judul “Film Climate Witness, Tampilkan Aksi Mitigasi Krisis Iklim di NTT”.

Upaya Atasi Krisis Iklim, VCA Gelar Dialog dan Peluncuran Film Climate Witness

Aliansi Voices for Just Climate Action (VCA) Indonesia menggelar dialog nasional dan peluncuran film “Climate Witness.” Acara ini bertujuan menggaungkan solusi krisis iklim di Indonesia. Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial Tunggal Pawestri mengatakan, masyarakat berperan penting dalam mencari berbagai solusi krisis iklim untuk memastikan adanya kebijakan yang berkeadilan dan inklusif.