Sejumlah organisasi mayarakat sipil menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih sarat kepentingan yang mendorong energi padat karbon dan berisiko tinggi. Energi padat karbon yang dimaksud seperti gas, nuklir, hidrogen, dan batu bara. RUU EBET juga disebut menargetkan pemanfaatan energi berbasis lahan dalam skala besar, khususnya biomassa.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dengan menyiapkan dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua (Second Nationally Determined Contribution/SNDC) yang lebih ambisius. SNDC itu akan diajukan ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Agustus 2024.
Pemerintah Indonesia tengah menyusun dokumen kontribusi nasional penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua. Sedianya, target iklim tersebut akan disampaikan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Koalisi masyarakat sipil punya masukan untuk pemerintah terkait penyusunan dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua (Second Nationally Determined Contribution-SNDC) yang akan disampaikan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Agustus 2024.
Transisi energi yang adil tak hanya membicarakan aspek lingkungannya saja, tetapi juga kehidupan masyarakat yang termarjinalkan atau terpinggirkan. Terdapat sejumlah agenda transisi energi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah rencana pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Cirebon, Jawa Barat pada 2035 dan pembangunan energi terbarukan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Voices for Just Climate Action Indonesia (VCA Indonesia) kembali meluncurkan empat film pendek “Climate Witness” serial kedua. Film tersebut menceritakan berbagai aksi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam merespons dan beradaptasi dengan krisis iklim yang terjadi saat ini. Artikel ini telah tayang di greeners.co dengan judul “Film Climate Witness, Tampilkan Aksi Mitigasi Krisis Iklim di NTT”.
Aliansi Voices for Just Climate Action (VCA) Indonesia menggelar dialog nasional dan peluncuran film “Climate Witness.” Acara ini bertujuan menggaungkan solusi krisis iklim di Indonesia. Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial Tunggal Pawestri mengatakan, masyarakat berperan penting dalam mencari berbagai solusi krisis iklim untuk memastikan adanya kebijakan yang berkeadilan dan inklusif.
Bertempat di Kineforum Ruang Sjuman Djaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Aliansi Voices for Just Climate Action (VCA) Indonesia menyelenggarakan rangkaian acara dialog nasional dan peluncuran film “Climate Witness”. Acara ini merupakan upaya dari VCA Indonesia untuk menggaungkan berbagai solusi untuk krisis iklim di tingkat tapak.
Pekerjaan hijau atau green jobs disebut akan menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dollar AS di tahun 2030. Selain itu, profesi hijau ini juga bisa menciptakan 3,395 juta lapangan pekerjaan. Alih-alih memiliki peluang ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan angka yang cukup fantastis, namun tantangan yang dihadapi juga cukup besar.
Dalam lima tahun terakhir, tren percakapan publik terkait peluang green jobs atau pekerjaan hijau semakin meningkat, terutama di platform digital. Hal tersebut mengindikasikan ada banyak orang yang ingin lebih banyak tahu mengenai green jobs.