Pada artikel Toolkit Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Berkolaborasi Kurangi Emisi sebelumnya, sudah ada cerita tentang apa itu toolkit inventarisasi gas rumah kaca (IGRK). Rabu (21/10) lalu, dalam acara Festival Iklim yang digelar oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Koaksi Indonesia memperkenalkan alat bantu (toolkit) yang ditujukan untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi data dan input data terkait IGRK. Kegiatan sosialisasi bertemakan “Sosialisasi Virtual Toolkit SIGN SMART” ini dihadiri oleh Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc, Direktur IGRK dan MPV; Drs. Cokro Katili, M.E, Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo; Ratnasari, S.H., M.Si, Kasubdit IGRK Sektor Berbasis Non Lahan KLHK; serta Eva Fitrina, Direktur Operasional dan Keuangan Koaksi Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, para narasumber menjelaskan bagaimana proses perkembangan alat bantu (toolkit) di Provinsi Gorontalo, yang menjadi pilot project dari Toolkit SIGN SMART ini. Provinsi Gorontalo dipilih karena dianggap cukup ideal untuk melakukan kegiatan inventarisasi GRK, salah satunya karena belum banyak industri dengan skala besar, sehingga perhitungan emisi akan lebih sederhana terutama pada sektor energi dan limbah. Beberapa hari sebelum Festival Iklim telah dilaksanakan pula kegiatan simulasi toolkit bersama pemerintah daerah Gorontalo. Adapun simulasi dilakukan selama lima hari yaitu tepatnya 13- 15 Oktober dan dilanjutkan pada 26-27 Oktober 2020.
Dr. Ir. Syaiful Anwar selaku Direktur IGRK dan MPV, menyampaikan bahwa selama ini kegiatan inventarisasi GRK yang didorong oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), masih menggunakan pendekatan top-down. Namun kemudian, Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 memandatkan bahwa penyusunan inventarisasi GRK nasional perlu melibatkan partisipasi aktif pemerintah di tingkat sub-nasional/pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). “Kedepannya, peran pemerintah daerah terkait inventarisasi GRK akan menjadi semakin luas dan penyusunan inventarisasi GRK menjadi lebih komprehensif dengan pendekatan top-down dan bottom-up. Tujuan penerapan dua pendekatan tersebut adalah untuk membangun keselarasan hasil antara hasil perhitungan yang dilakukan di tingkat nasional dengan hasil perhitungan yang dilakukan pemerintah daerah” jelas Syaiful.
Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta pengembangan alat bantu (toolkit) telah diselenggarakan di Provinsi Gorontalo yang mencakup Pemerintah Provinsi Gorontalo serta seluruh Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administratif Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menjadi wilayah percontohan bagi kegiatan ini yang hasilnya dapat diperluas dan direplikasi ke provinsi-provinsi lainnya pada tahap berikutnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo, Cokto Katilie menceritakan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi IGRK yaitu sulitnya untuk mengakses dan mendapatkan data di daerah, keterbatasan sumber daya dinas OPD sehingga memerlukan support dari Bappeda/KLHK, serta keterbatasan peralatan misalnya alat untuk menghitung polusi. Namun Cokro berpendapat dengan adanya toolkit ini, semua masalah tersebut diharapkan dapat teratasi “Dengan adanya toolkit, kini Gorontalo peka akan data serta menjadi peka terhadap isu inventarisasi gas rumah kaca“ ujar Cokro.
Alat bantu (toolkit) pemantauan, pelaporan, dan verifikasi untuk kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Non-Lahan dan Penguatan Kelembagaan (institutional arrangement) yang disosialisasikan merupakan hasil kolaborasi antara Koaksi Indonesia, KLHK, GIZ dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Toolkit IGRK bertujuan untuk memudahkan penyusunan data aktivitas inventarisasi GRK pada sektor energi dan sektor limbah, serta mekanisme pelaporannya di tingkat daerah. Selain itu, toolkit ini ditujukan untuk menyediakan alat bantu bagi pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi data-data esensial terkait inventarisasi GRK.
“Koaksi Indonesia senang sekali mendapat kesempatan untuk terlibat dalam proses pengembangan toolkit ini bersama dengan KLHK, GIZ Indonesia, dan LTKL, terutama karena ia menjadi alat bantu yang dibangun sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menjadi bagian dari aksi mengukur upaya mitigasi perubahan iklim nasional yang sesuai dengan visi kami, yaitu negara kita memiliki upaya pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim yang konkrit. Kabar baiknya, toolkit ini rencananya akan diaplikasikan kepada seluruh pemerintah daerah sehingga memudahkan mereka melakukan inventarisasi GRK,” jelas Eva Fitrina, Direktur Operasional dan Keuangan, Koaksi Indonesia.
Adapun langkah pengembangan toolkit dimulai dengan pemetaan data-data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari sektor energi dan limbah. Setelah data-data tersebut diperoleh, selanjutnya akan dirangkum menjadi dokumen acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi GRK. Selain memuat metode perolehan data, dokumen toolkit akan memuat panduan penggunaan sistem yang Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN-SMART), yang dikembangkan KLHK dalam melakukan pengisian inventarisasi GRK secara nasional, baik yang dilakukan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Panduan penggunaan yang tercakup dalam toolkit diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan input inventarisasi GRK dengan sistem SIGN-SMART.
Koaksi Indonesia menghasilkan beberapa produk yang dapat digunakan untuk membantu Pemda dalam melakukan pengisian inventarisasi GRK secara nasional pada sistem SIGN-SMART, diantaranya yaitu buku pedoman, video tutorial, kegiatan simulasi dan penugasan. Tujuan besar pelaksanaan kegiatan inventarisasi GRK ini adalah pengembangan sistem inventarisasi GRK nasional melalui pendekatan bottom-up oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah dapat secara aktif melaporkan pencatatan emisi gas rumah kaca yang timbul terkait kegiatan pengusahaan sektor energi serta penanganan limbah mereka. Dengan begitu, akan tercipta pendataan yang lengkap dan sinkron terkait emisi GRK di tingkat pusat serta daerah sehingga pemerintah dapat menyusun strategi pengurangan emisi GRK yang efektif serta bersifat menyeluruh.
(Randika Anwar dan Yessi Febrianty/Coaction Indonesia)