Para narasumber membagikan pemikiran mereka/Satrio Rachmadi
Menelisik peran koperasi untuk perubahan Iklim (SDG 13): sebagai agen perubahan pembiayaan mikro dalam ekosistem keuangan berkelanjutan, Yayasan Rumah Energi mengundang Koaksi Indonesia selaku organisasi yang membidangi energi terbarukan untuk memberikan rekomendasi dalam rancangan konsep kertas kebijakan dan pedoman operasional menuju koperasi hijau.
KOAKSI INDONESIA — Diskusi pada 13 November 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta ini dibuka dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Energi (YRE), Rebekka Angelyn. Menurutnya, agenda kunci dari diskusi ini terletak pada semangat kolaborasi dari Yayasan Rumah Energi untuk meningkatkan kapasitas seluruh koperasi di Indonesia sebagai agen perubahan untuk pembiayaan mikro berkelanjutan (sustainable micro financing) kepada para anggotanya, khususnya untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Baca juga: Pendanaan Iklim untuk Mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
“Proses ini penting untuk penyusunan policy paper sebab peluang koperasi dalam memanfaatkan pembiayaan iklim sangat penting untuk upaya aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia,” ujar Rebekka.
Diskusi hybrid ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Agam Subarkah (CEO and Founder at Cendekia Iklim Indonesia) dan Ramadan Febrian (Peneliti YRE) serta dimoderatori oleh Melodya Apriliana dari Instellar.
Sebagai pengantar, Ramadan menjelaskan inisiatif koperasi hijau untuk mendukung pembiayaan perubahan iklim di Indonesia merupakan potensi besar yang harus didukung oleh lintas sektor. Koperasi menjadi tempat sekaligus daya pengungkit untuk warga lokal beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Koperasi juga berkontribusi pada mitigasi iklim melalui penyediaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan kehutanan.
Dikutip dari hasil riset Yayasan Rumah Energi, total biogas terbangun 28.864 unit, penerima manfaat biogas 163.184 orang, 153 mitra koperasi dan credit union (lembaga keuangan nonbank), serta potensi pengurangan emisi mencapai 75 ribu ton CO2e per tahun.
Sejalan dengan itu, program BIRU (biogas rumah) memberi akses kredit kepada para calon pengguna melalui kerja sama dengan koperasi dan credit union yang tersebar di wilayah provinsi implementasi program BIRU. Mitra lembaga pembiayaan program BIRU dapat memberikan pembiayaan kepada petani, peternak ataupun pengguna yang ingin membangun reaktor biogas. Menanggapi hal tersebut, Agam Subarkah selaku periset kebijakan dan advokasi menambahkan konteks terkait lanskap pembiayaan iklim.
Baca juga: Anak Muda Gemakan Isu Iklim untuk Calon Pemimpin
“Pembiayaan iklim yang berasal dari swasta, 98% didominasi oleh perusahaan, lembaga keuangan komersial, dan rumah tangga/individu. Sementara dari sektor publik, 74% didominasi oleh lembaga pembiayaan pembangunan nasional, lembaga pembiayaan pembangunan multilateral, dan lembaga keuangan milik negara,” ujar Agam.
“Dengan kesadaran dan pemahaman tentang beragam jenis pembiayaan iklim, termasuk mekanisme yang tersedia, koperasi dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan mereka yang terkait dengan iklim dan lingkungan,” tutup Agam.
Pernyataan tersebut berorientasi pada hasil wawancara dengan 21 koperasi binaan YRE yang menegaskan peningkatan kapasitas koperasi dibutuhkan oleh anggotanya untuk menjalankan pembiayaan energi terbarukan dengan efektif dan terukur. Membangun kemitraan dan aliansi dapat meningkatkan kapasitas koperasi dalam memanfaatkan sumber daya, mitigasi perubahan iklim, optimalisasi adaptasi perubahan iklim, dan mengatasi tantangan dalam mengakses dana iklim. “Integrasi yang saling terkait antara keempatnya dapat menjadi game changer untuk menghasilkan resiliensi/ketahanan sosio ekologis,” jelasnya.
Peran strategis menanggulangi dampak mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi tujuan koperasi hijau. Peran serta sektor swasta yang bergerak di UMKM, kebijakan, infrastruktur, dan investasi akan mendorong pencapaian kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, penurunan kemiskinan, sekaligus menjaga tradisi dan lingkungan sekitar mereka.
Oleh karena itu, rekomendasi dan saran dari para ahli di bidang keuangan, energi, dan kebijakan publik harus terkoneksi untuk optimalisasi penyusunan dokumen rekomendasi ke pemerintah dan jajarannya pada Desember mendatang.
Baca juga: Pertanian 4.0 untuk Menjawab Adaptasi Iklim dan Membuka Peluang Kerja
