Batas Pendaftaran : 14 April 2025

A. Latar Belakang

Tentang Program Voices for Just Climate Action (Suara untuk Aksi Perubahan Iklim Berkeadilan)

Sejak tahun 2021, Koaksi Indonesia dan Yayasan Pikul menjadi bagian dari Aliansi Program Voices for Just Climate Action (VCA) atau Suara untuk Aksi Iklim Berkeadilan. VCA merupakan program yang dilaksanakan di tujuh negara yaitu: (1) Kenya; (2) Zambia; (3) Brazil; (4) Bolivia; (5) Paraguay; (6) Tunisia; dan (7) Indonesia. Di Indonesia, program VCA memiliki lingkup area di tingkat Nasional dan Daerah khususnya NTT. Program ini dikoordinasikan oleh Yayasan Humanis bekerja sama dengan 16 organisasi yang terbagi dalam empat koalisi, yaitu:

1. Koalisi Sipil terdiri dari Koaksi Indonesia dan Yayasan Pikul, fokus pada advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas, dan penyadartahuan publik di tingkat nasional dan provinsi.
2. Koalisi Kopi terdiri dari Hutan Itu Indonesia (HII) dan Teras Mitra yang fokus pada suara anak muda untuk aksi iklim,
3. Koalisi Pangan Baik terdiri dari Yayasan Kehati, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Yayasan Ayu Tani Mandiri, Ayo Indonesia, dan Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel), yang fokus pada isu pangan dan kearifan lokal.
4. Koalisi Adaptasi terdiri dari Yayasan Penabulu, Yayasan Koordinasi Pengkajian & Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yayasan Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata, Perkumpulan Yapeka, Perkumpulan Sinergantara, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan Desa Lestari, dan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin – Institut Pertanian Bogor, fokus pada isu advokasi kebijakan dan masyarakat pedesaan.

Secara garis besar, kegiatan Program VCA di Indonesia bertujuan untuk mendukung dinamika masyarakat sipil sebagai inovator, fasilitator, advokator, dan mitra strategis dalam merealisasikan masyarakat yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim serta mampu menurunkan kontribusi emisi karbon dari kegiatan mitigasi. Aliansi VCA percaya bahwa masyarakat sipil adalah agen perubahan dan bagian utama dari solusi iklim yang inovatif dan inklusif. Pembangunan yang lebih tahan iklim harus berporos pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi lokalnya.

Berbagai kegiatan dan pencapaian telah dihasilkan oleh Program VCA di Provinsi NTT, di antaranya:

• Mendukung aksi iklim lokal berbasis kearifan lokal melalui pendampingan komunitas dalam mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions) berbasis pesisir, praktik pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
• Membentuk Multi-Stakeholder Forum di tingkat kabupaten untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam merumuskan kebijakan serta dalam implementasi aksi iklim yang inklusif dan berkeadilan.
• Mendorong mobilisasi sumber daya dengan menghubungkan komunitas lokal dan kelompok masyarakat dengan berbagai skema pendanaan, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi filantropi guna memperkuat ketahanan iklim di wilayah NTT.
• Menginisiasi penguatan dan pemberdayaan kelompok rentan—termasuk anak muda, perempuan, petani, dan masyarakat pedesaan—agar lebih aktif menyuarakan dampak perubahan iklim dan menawarkan solusi lokal. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, serta penguatan sistem pangan dan pertanian ekologis yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.
• Membangun gerakan anak muda untuk aksi dan kampanye iklim di 12 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Gerakan ini melibatkan pelatihan, peningkatan kapasitas kepemimpinan iklim, serta penyelenggaraan kampanye publik dan aksi nyata guna meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif anak muda dalam menghadapi krisis iklim.

Dengan berbagai inisiatif ini, Program VCA berupaya memperkuat ketahanan iklim di NTT dengan pendekatan yang berbasis komunitas, kolaboratif, dan berorientasi pada keadilan iklim.

B. Workshop: Mendorong Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Diskusi kebijakan ini bertujuan mendorong komitmen dan sinergi pemerintah pada tingkat Provinsi khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat kebijakan adaptasi perubahan iklim yang inklusif serta berbasis pada kebutuhan lokal. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan inisiatif iklim nasional.

Diskusi akan melibatkan dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan BPBD, serta pemangku kepentingan lainnya, guna mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Kegiatan ini juga akan membuka ruang dialog antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi program adaptasi iklim di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, minimnya perhatian terhadap isu adaptasi iklim dalam kebijakan daerah, sebagaimana tercermin dalam kajian Koaksi Indonesia, Humanis, dan Katadata Green, menjadi salah satu tantangan utama. Hanya 0,31 persen artikel media nasional yang membahas isu seperti ‘Ekonomi Hijau’, ‘Krisis Iklim’, dan ‘Keadilan Iklim’ dalam setahun terakhir. Oleh karena itu, diskusi ini akan berfokus pada bagaimana memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan adaptasi yang berbasis bukti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil diskusi ini akan menjadi landasan dalam penyusunan strategi dan peta jalan implementasi adaptasi iklim yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RPJMN 2025-2029. Selain itu, masukan dari diskusi ini akan berkontribusi pada proses penyusunan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) oleh KLHK, memastikan bahwa kebijakan adaptasi daerah berjalan selaras dengan target iklim nasional.

Diharapkan, melalui diskusi ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan adaptasi perubahan iklim yang tidak hanya responsif terhadap tantangan iklim, tetapi juga mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berketahanan, dan selaras dengan inisiatif iklim global.

C. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini adalah mendiseminasikan praktik baik yang telah diterapkan dalam Program VCA di NTT kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah di seluruh provinsi NTT. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat:

1. Mengadopsi dan mereplikasi praktik baik dalam mendukung ketahanan dan ketangguhan iklim berbasis komunitas sesuai dengan konteks lokal di masing-masing wilayah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya aksi iklim yang berkeadilan serta berbasis partisipasi masyarakat.
3. Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam mengembangkan kebijakan dan program adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
4. Mengintegrasikan pendekatan ketahanan iklim ke dalam proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi, agar lebih responsif terhadap tantangan perubahan iklim.
5. Mendorong alokasi sumber daya dan kebijakan pendukung bagi inisiatif ketangguhan iklim komunitas agar berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan praktik baik yang telah terbukti efektif dalam Program VCA dapat menjadi inspirasi sekaligus acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi dan kebijakan iklim yang inklusif, berbasis bukti, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Rangkaian kegiatan Diskusi Kebijakan/Policy dialogue akan dilaksanakan secara luring pada:

Hari/Tanggal : Senin-Selasa/14-15 April 2025

Pukul : 08.00 – 16.00 WITA

Tempat : Hotel Harper Kupang

E. Kebutuhan Pengelola Acara (Event Organizer)

Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dua hari tersebut, dibutuhkan pengelola acara yang dapat mengelola acara tersebut dengan metode berikut:

Hari Pertama: Workshop dan Diskusi Panel

Pada hari pertama, kegiatan akan diawali dengan sesi workshop yang menghadirkan narasumber dari Program VCA, perwakilan kementerian terkait, serta pakar di bidang perubahan iklim dan perencanaan daerah. Workshop ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan pembelajaran dari praktik baik Program VCA dalam membangun ketahanan dan ketangguhan iklim berbasis komunitas di NTT.
2. Membahas kebijakan dan regulasi terkini terkait perubahan iklim serta integrasi isu ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Memberikan wawasan strategis kepada pemerintah daerah mengenai peluang dan tantangan dalam mengarusutamakan aksi iklim ke dalam kebijakan daerah.

Sesi ini akan dikemas dalam bentuk pemaparan narasumber, diskusi panel, dan sesi tanya jawab untuk mendorong interaksi serta pertukaran pengalaman antara peserta dan narasumber.

Hari Kedua: Fasilitasi dan Pemetaan Perencanaan Iklim Daerah

Pada hari kedua, kegiatan akan difokuskan pada sesi fasilitasi interaktif, di mana setiap perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten akan didampingi oleh fasilitator dalam:

1. Menganalisis kondisi dan tantangan iklim di masing-masing daerah, termasuk dampak yang telah dirasakan serta respons kebijakan yang telah diambil.
2. Memetakan rencana kerja dan kebijakan daerah yang relevan dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan.
3. Mengembangkan strategi integrasi aksi iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan peraturan-peraturan daerah lainnya.
4. Menetapkan langkah tindak lanjut dan peluang kolaborasi, baik antar pemerintah daerah maupun dengan mitra pembangunan, untuk memperkuat implementasi aksi iklim di tingkat daerah.

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil dari pertemuan dapat menjadi landasan konkret bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim, serta memastikan adanya sinergi antara kebijakan daerah dengan strategi ketahanan iklim nasional.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan mengundang dua perwakilan dari masing-masing pemerintah daerah, yaitu perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mendukung partisipasi pemerintah daerah, mekanisme fasilitasi peserta akan dilakukan sebagai berikut:

• Satu peserta dari masing-masing daerah akan difasilitasi oleh Program VCA, yang mencakup biaya transportasi pulang-pergi dari daerah asal ke lokasi pertemuan serta akomodasi. Panitia tidak menyediakan fasilitas perdiem untuk peserta.
• Satu peserta lainnya diharapkan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing, baik dalam bentuk dukungan anggaran perjalanan dinas maupun skema lain yang memungkinkan kehadiran perwakilan tersebut.

Dengan mekanisme ini, diharapkan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan dapat lebih optimal, serta mendorong komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan program ketahanan iklim di wilayah masing-masing.

F. Keluaran yang diharapkan

Adapun keluaran produk maupun jasa yang harus dilaksanakan oleh pengelola acara adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan peserta dan para undangan kegiatan
2. Melaksanakan dan mengelola kegiatan secara penuh, termasuk persiapan, saat kegiatan, dan paska kegiatan
3. Berkoordinasi dengan Koalisi VCA NTT
4. Bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang timbul dari kegiatan yang melingkupi resource person, perdiem para undangan, fee narasumber, backdrop, souvenir dan memento, sebagian transportasi para undangan
5. Menyediakan laporan pasca-kegiatan lengkap, mencakup evaluasi acara dan rekomendasi untuk kegiatan berikutnya.

G. Persyaratan Minimum

1. Pelamar merupakan lembaga berbadan hukum yang telah diakui di Indonesia (Perusahaan/Yayasan/Perkumpulan/Organisasi Nirlaba)
2. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan kegiatan dengan jumlah peserta yang besar (50-500 orang).
3. Memiliki kemampuan dalam mengengola acara atau kegiatan yang mengundang Lembaga Pemerintahan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Nasional
4. Memahami isu kebijakan terkait lingkungan atau perubahan iklim akan lebih disukai
5. Memiliki pengalaman di wilayah NTT menjadi preferensi tambahan.

H. Mekanisme Pengajuan Penawaran

1. Koaksi Indonesia akan menyampaikan dokumen Kerangka Acuan Kerja ini sebagai pedoman awal
2. Calon Vendor Pengelola Acara Mengirimkan:

• Surat Penawaran Ketertarikan Project / Quotation
• CV dan/atau portofolio yang relevan
• Kedua dokumen tersebut dikirimkan melalui surat elektronik kepada secretariat@coaction.id dengan mencantumkan subjek: Vendor Desain Grafis dan Pengelola Iklan
• Tenggat waktu pengajuan adalah Rabu, 3 April 2025

1. Tim Pengadaan Yayasan Koaksi Indonesia akan melakukan penilaian dari aplikasi yang masuk, mengadakan penjajakan, dan memproses sesuai dengan ketentuan lembaga
2. Tim Pengadaan Yayasan Koaksi Indonesia akan mengirimkan informasi untuk pembicaraan lebih lanjut dan persetujuan kontrak kerja sama bagi kandidat terpilih
3. Tim Pengadaan Yayasan Koaksi Indonesia akan memberitahukan keputusan final kepada seluruh peserta yang mengajukan aplikasi

I. Anggaran

Total anggaran yang dapat diajukan dalam penawaran adalah Rp. 170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk dengan pajak.

J. Kontak

Sardi Winata; Direktur Jejaring Implementasi Yayasan Penabulu

+62 812-9860-5633; sardi.winata@penabulu.id

Ridwan Arif; Manajer Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Koaksi Indonesia

+62 812-4521-3833; ridwan.arif@coaction.id