Ilustrasi pembangunan/Freepik
Pembangunan infrastruktur yang merupakan pilar pembangunan ekonomi nasional dan penunjang kesejahteraan rakyat ternyata juga dihadapkan pada persoalan ekologis. Bagaimana caranya agar pembangunan ini selaras dengan alam?
KOAKSI INDONESIA—Pembangunan infrastruktur pasti dilakukan di negara mana pun. Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg), Indonesia melakukan pembangunan yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir mulai dari jalan tol, jalur kereta api, pusat ekonomi, dan berbagai proyek strategis nasional seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar. Harus diakui bahwa pembangunan di Indonesia berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap kemajuan sumber daya manusia.
Pembangunan Infrastruktur sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi
Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 13.466, luas daratan 1.922.570 kilometer persegi, dan luas perairan 3.257.483 kilometer persegi.
BIG juga menyebutkan bahwa pada tahun 2024, total pulau yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 17.380 pulau mencakup pulau-pulau yang memiliki nama dan koordinat. Wilayah Indonesia yang begitu besar tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana atau infrastruktur untuk mempermudah mobilitas, meratakan pembangunan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya.
Pembangunan infrastruktur dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan dasar yang menjadi hak mereka, yaitu penyediaan jalan dan jembatan, pasar, irigasi, listrik, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur memiliki sejumlah dampak positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan (Menko AHY) bahwa infrastruktur merupakan urat nadi dari perekonomian negara. Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah terpencil, sehingga aktivitas distribusi barang dan jasa dapat berlangsung dengan cepat dan efisien.
Lebih dalam lagi Kemensetneg menyebutkan bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur, utamanya pada sektor transportasi, telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil sehingga tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Terbukanya akses wilayah yang lebih luas mampu meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Terobosan Pembangunan Infrastruktur
Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah adalah proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Pengesahan kedua Perpres ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Kemensetneg menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara ini bertujuan untuk pemerataan sektor ekonomi, penduduk, dan pembangunan. Selain itu, dengan adanya ibu kota baru yang terletak di Pulau Kalimantan, stigma pembangunan Jawa-sentris dapat berkurang baik secara stereotipe maupun fisik.
Amalia Adininggar, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam berita yang diterbitkan oleh Kontan, menyebutkan bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu terobosan untuk menggeser pertumbuhan ekonomi dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa terutama Kalimantan dan sekitarnya agar terjadi pemerataan. Pembangunan IKN ini memberikan kesempatan usaha yang dapat mendorong pergerakan ekonomi, khususnya di sektor perumahan dan perkantoran.
Dayang Donna Faroek, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kalimantan Timur, pada laman Jelajah Ekonomi Kontan juga mengungkapkan adanya perputaran ekonomi yang positif berkat adanya proyek IKN. Donna menjelaskan bahwa beberapa pelaku usaha seperti hotel, jasa olahan makanan, pedagang retail, pemasok material, dan berbagai penunjang lainnya mendapatkan manfaat dari pembangunan IKN.
Pembangunan Infrastruktur yang Dibutuhkan di Indonesia
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat daya saing nasional. Berikut beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di Indonesia.
- Infrastruktur Transportasi
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) menyatakan bahwa kemajuan ekonomi di negara-negara maju ditopang oleh infrastruktur transportasi yang memadai. Dengan alasan tersebut, pemerintah terus berupaya agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat berperan secara signifikan dalam membuka akses antardaerah dengan menghubungkan simpul-simpul wilayah Indonesia yang sangat luas sekaligus dapat mendukung perkembangan ekonomi di tanah air.
Dalam 10 tahun belakangan ini, Kemenhub telah membangun 45 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor transportasi mencakup pembangunan bandara, pelabuhan, hingga jalur kereta api. Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah demi meningkatkan konektivitas antarwilayah, sehingga kegiatan mobilitas dapat semakin lancar dan berkembang.
Pembangunan infrastruktur transportasi seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara dapat mempermudah mobilitas barang dan jasa. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya efisiensi distribusi dan perluasan pasar. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan yang menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal dapat menjadikan daerah-daerah tersebut memiliki akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan berbagai layanan penunjang lainnya seperti layanan kesehatan.
Selaras dengan yang dilansir Kemenhub, Presiden Jokowi memaparkan bahwa salah satu alasan dari fokus pembangunan infrastruktur yang digencarkan olehnya adalah untuk meningkatkan konektivitas, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan mobilitas di berbagai wilayah di tanah air.
Salah satu contoh pembangunan infrastruktur di sektor transportasi di Indonesia adalah proyek Jalan Tol Binjai-Pangkalan Brandan. Dilansir dari Antara News, Keberadaan jalan tol ini menjadi pendukung konektivitas masyarakat di Sumatra Utara serta meningkatkan efisiensi waktu dari yang semula 2 jam durasi perjalanan menjadi 40 menit saja.
Hal ini juga berpengaruh pada pemerataan pembangunan di Indonesia, yaitu dengan tidak memusatkan pembangunan di Pulau Jawa saja, namun juga pulau-pulau lain seperti Sumatra. Selain mendukung konektivitas dan meningkatkan efisiensi waktu, tol ini membuka peluang kegiatan ekonomi dengan adanya tenant UMKM di rest area tol.
Tidak hanya memperhatikan aspek kegunaan, proyek jalan tol ini memperhatikan aspek berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa proyek ini mengimplementasikan konstruksi hijau dengan melakukan penanaman jenis pohon berkayu dan tanaman perdu berbunga agar dapat mengurangi polusi udara sekaligus bermanfaat sebagai proteksi longsor.
- Infrastruktur Permukiman
Sama halnya dengan pembangunan infrastruktur di sektor transportasi, permukiman merupakan sektor penting yang dibutuhkan di Indonesia untuk menunjang kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melansir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan warga negaranya mampu menghuni tempat tinggal yang layak.
Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) melaksanakan upaya pembangunan dan perbaikan infrastruktur air minum, sanitasi, pasar, bangunan gedung, sekolah, dan kawasan permukiman. Salah satu contohnya, yaitu pembangunan infrastruktur permukiman di Medan.
Melalui berita dari Portal Medan, Syafriel Tansier, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatra Utara, mengungkapkan bahwa terdapat pekerjaan pembangunan infrastruktur yang meliputi pekerjaan revitalisasi saluran drainase, pekerjaan jalur utilitas, pekerjaan koridor jalan balai kota, pekerjaan kawasan jalan perniagaan–jalan kereta api, serta pekerjaan kawasan Jalan Masjid–Pasar Hindu.
Lalu di Kota Palu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur permukiman kawasan Hunian Tetap (Huntap) yang lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan jalan dan drainase lingkungan, sistem penyediaan air minum, sistem pengolahan air limbah domestik, infrastruktur persampahan, dan ruang terbuka hijau.
- Infrastruktur Industri
Demi meningkatkan daya saing global dan memperkuat basis ekonomi, pembangunan infrastruktur industri juga dibutuhkan di Indonesia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuturkan bahwa pemerintah senantiasa mengambil langkah progresif demi mendorong tumbuhnya sektor industri di Indonesia. Strategi utama yang digunakan oleh pemerintah guna mempercepat pertumbuhan dan penyebaran industri di Indonesia adalah melaksanakan pembangunan kawasan industri. Tujuan utama dari proyek pembangunan ini adalah untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan secara lingkungan.
Pembangunan ini memiliki kegunaan untuk memberikan nilai tambah industri serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut mengungkapkan bahwa pembangunan industri merupakan pilar bagi pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara di dunia yang mampu menangani krisis pandemi Covid-19 adalah berkat kebijakan pemerintah yang telah menjadikan industri sebagai tulang punggung perekonomian.
Lebih jauh, dilansir dari Kompas, pesatnya pembangunan infrastruktur seperti proyek jalan tol, pembangunan pelabuhan, dan bandara secara tidak langsung turut mendorong pemekaran wilayah baru kawasan industri. Sebagai contoh, kawasan industri Wilmar Integrated Industrial Estate dan Bojonegara Industrial Park menjadi semakin luas seiring dengan pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Patimban.
Tidak hanya itu, terbukanya akses berkat Pelabuhan Patimban telah membuat sejumlah pengembang menjadi gencar membangun kawasan industri seperti Suryacipta Swadaya dan Jatiluhur Industrial Smart City. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur industri menjadi erat kaitannya dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur lain yang dilakukan di Indonesia, sehingga pembangunan industri ini menjadi pembangunan tak terelakkan keberadaannya.
Apa yang Terjadi Apabila Pembangunan Infrastruktur Mengabaikan Alam?
Di tengah gemerlapnya pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintah demi mewujudkan kehidupan yang layak bagi rakyatnya, alam tempat tinggal manusia kerap menjadi korban. Pembangunan infrastruktur industri nikel besar-besaran di Maluku Utara, misalnya, telah menyebabkan deforestasi hutan.
Dilansir dari VoA Indonesia, jumlah pabrik peleburan nikel di Indonesia meningkat menjadi 27 smelter. Deforestasi terus terjadi di sekitar smelter dari rata-rata 33 kilometer persegi menjadi 63 kilometer persegi. Deforestasi kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut secara gamblang telah menunjukkan bahwa hutan Indonesia berada dalam bahaya.
Di sisi lain, ekosistem hayati menjadi terganggu. Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) dalam sebuah webinar menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak berdasarkan riset keilmuan akan berpengaruh buruk terhadap ekosistem hayati, yakni satwa-satwa liar yang berada di kawasan hutan akan terganggu dengan aktivitas manusia.
BRIN turut mengungkapkan bahwa di Sumatra, terdapat konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah dan harimau karena satwa-satwa tersebut kehilangan habitat asli mereka akibat dari pembangunan infrastruktur.
Universitas Gadjah Mada dalam artikelnya menjelaskan bahwa bangunan dan konstruksi berkontribusi dalam menyumbang 30 persen dari total emisi karbon di dunia. Sumbangan emisi karbon yang dikeluarkan oleh beton dan semen berasal dari muara produksinya, seperti dilansir Kompas.id bahwa 8 persen dari 5 miliar ton produksi semen per tahun menghasilkan emisi karbon dioksida yang berbahaya. Hal ini tentunya menjadi kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Dapat Selaras dengan Alam?
Deforestasi, terganggunya ekosistem hayati, dan emisi karbon telah menjadi bukti nyata dari terganggunya alam akibat pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan lingkungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pembangunan tidak harus selalu mengorbankan alam. Diperlukan upaya yang memperhatikan kebaikan alam dan lingkungan dalam melanggengkan setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga persoalan ekologis seperti yang telah disebutkan dapat diatasi.
Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang tidak mengorbankan alam.
- Memperhatikan Ekosistem Hayati
Diperlukan desain proyek yang membuat pembangunan infrastruktur tidak melewati kawasan konservasi atau daerah jelajah (home range) satwa. Jika ingin melaksanakan proyek pembangunan misalnya pembangunan jalan tol, pemerintah atau pelaksana proyek harus membuat desain jalan tol yang tidak mengganggu habitat asli.
Lebih spesifik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan peraturan menteri mengenai “Jalan Strategis” yang memperhatikan ruang gerak satwa liar, keanekaragaman hayati, fungsi hidrologis, dan fungsi ekologis lainnya. Peraturan menteri seperti ini seharusnya menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, terlebih jika pembangunan tersebut dilaksanakan di kawasan hutan.
- Menggunakan Material Ramah Lingkungan
Demi mencegah terjadinya peningkatan emisi akibat dari material bangunan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan material yang aman dan ramah bagi lingkungan sangat diperlukan. Material yang digunakan haruslah material yang dapat didaur ulang, rendah karbon, dan berasal dari sumber yang terbarukan. Ada banyak material ramah lingkungan yang dapat digunakan seperti beton ramah lingkungan yang dibuat dari bahan daur ulang.
Dalam sebuah artikel yang diunggah oleh Binus University, agregat (pasir dan kerikil) yang digunakan sebagai bahan campuran untuk memproduksi beton cenderung tidak ramah lingkungan sebab termasuk dalam sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, terdapat bahan alternatif lain sebagai pengganti agregat tradisional yang menggunakan pasir dan kerikil, yaitu bahan yang berasal dari proses daur ulang limbah. Contoh limbah daur ulang yang dapat digunakan, yakni limbah konstruksi dan demolisi, serbuk baja, serat organik, serbuk kayu, limbah kaca, dan abu terbang (fly ash). Bahan-bahan alternatif tersebut dapat digunakan sebagai agregat alami yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Contoh material lain yang dapat digunakan adalah bambu. Melansir Kompas, bambu merupakan material yang berkelanjutan karena sifatnya yang kokoh dan stoknya yang tak terbatas. Selain itu, bambu merupakan tanaman yang mampu mengurangi polusi dan menghasilkan oksigen 35 persen lebih banyak dari pada pohon biasa. Tak kalah penting, harga bambu relatif lebih terjangkau daripada material kayu.
- Menggunakan Energi Terbarukan
Sebagai komitmen untuk mengatasi emisi karbon, setiap pembangunan yang dilakukan di Indonesia haruslah bertransisi menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan yang dimaksud di sini adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alami yang tidak akan habis. Pemerintah dapat menerapkannya pada pembangunan infrastruktur sektor transportasi yang tenaga penggeraknya menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Sebagaimana yang dilakukan oleh MRT Jakarta yang memanfaatkan energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang. Lalu, sebagai komitmen Indonesia dalam mewujudkan NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, PT MRT Jakarta telah menyusun 9 tahapan menuju 25 persen energi terbarukan pada periode 2021–2025. Pada tahun 2022, penggunaan listrik MRT Jakarta yang berasal dari energi terbarukan sebesar 10 persen atau setara dengan 5.000 megawatt-jam.
- Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau
Agar pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan berdampingan dengan alam, pengadaan ruang-ruang terbuka hijau juga penting dilakukan. Penyediaan ruang untuk tanaman hijau dan vegetasi lainnya untuk bertumbuh di tengah-tengah hiruk pikuk pembangunan dapat membuat kualitas udara lebih bersih. Alam juga seharusnya memiliki ruang dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Dalam artikel yang diunggah oleh Universitas Esa Unggul, ruang terbuka hijau memiliki peranan sebagai penghasil oksigen dan penyerap polutan. Ruang terbuka hijau memiliki manfaat untuk menghasilkan udara bersih, menurunkan risiko banjir, meredam kebisingan, meningkatkan keanekaragaman hayati sekaligus menjadi tempat rekreasi. Dalam jangka panjang, ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selaras dengan Alam, Kunci Ketangguhan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang selaras dengan alam sebenarnya tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, menghasilkan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim. Low Carbon Development Indonesia merekomendasikan pendekatan adaptif dengan memanfaatkan Nature-based Solutions (NbS) atau solusi berbasis alam. Solusi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial-lingkungan dengan mengacu pada pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan fitur alam.
Dalam implementasinya pada infrastruktur hijau, solusi berbasis alam dapat berupa antara lain atap hijau (green roof) dan parit infiltrasi (infiltration trench). Kedua cara tersebut dapat memaksimalkan fungsi alam dalam menyerap air hujan sehingga kemungkinan terjadinya banjir akibat perubahan iklim di wilayah perkotaan dapat diatasi dengan baik.
Penggunaan atap hijau pada infrastruktur dapat memberikan pengelolaan air hujan yang lebih efektif. Cara ini dapat dilakukan dengan melapisi atap bangunan dengan vegetasi tanaman. Selain dapat memaksimalkan pengelolaan air, atap hijau bermanfaat dalam meningkatkan kualitas air, mengurangi limpasan, menangkap partikel debu halus berbahaya, mengurangi panas permukaan, dan mendukung biodiversitas perkotaan.
Sementara parit infiltrasi dapat memperlambat aliran air hujan, sehingga memberikan waktu lebih lama bagi tanah untuk menyerap air dan menyimpannya secara alami. Tidak hanya mencegah banjir, parit infiltrasi bermanfaat untuk memperbaiki siklus air dan mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan karena kontaminan air hujan telah disaring sebelum memasuki saluran air. Pemanfaatan parit infiltrasi juga melindungi badan jalan dari genangan air hujan, sehingga tidak cepat rusak.
Atap hijau dan parit infiltrasi dapat diterapkan pada kawasan industri, pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, sekolah, dan kampus.
Dengan demikian, tidak boleh ada lagi dikotomi antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian alam. Keduanya harus berjalan beriringan. Pembangunan infrastruktur selaras dengan alam merupakan suatu keniscayaan asalkan seluruh pemangku kepentingan bersinergi untuk mewujudkannya.
