Koalisi Golongan Hutan tantang capres-cawapres lanjutkan moratorium. Moratorium perizinan baru hutan primer dan gambut. Harus dilakukan political will yang kuat dari dua pasangan capres-cawapres.
KOALISI Golongan Hutan yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat bidang lingkungan menantang calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) 2019 untuk melanjutkan moratorium perizinan baru hutan primer dan gambut.
Team Leader Human Right Defender dari Kemitraan, Ririn Sefsani di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2/2019), mengatakan, dalam konteks moratorium perizinan hutan, pemerintah saat ini telah menetapkan kebijakan moratorium untuk perizinan baru di hutan primer dan lahan gambut berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 dan moratorium perkebunan kelapa sawit berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018.
“Kebijakan moratorium ini perlu dilanjutkan oleh pemerintahan terpilih dan diperkuat dengan penetapan target-target yang terukur, reformasi kebijakan perizinan dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup,” ujar Ririn Sefsani.
Plt Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia Nuly Nazlia mengatakan, dilakukannya alih fungsi lahan dapat mengancam keberlangsungan hutan Indonesia dan ketahanan pangan.
Terutama dikaitkan dengan kebutuhan biodiesel yang nota bene bahan bakunya di Indonesia berasal dari kelapa sawit.
“Oleh karena itu, kami mendorong kedua pasangan capres-cawapres dan pemerintahan terpilih untuk memperhatikan standar keberlanjutan sebagai kerangka pengaman, dan melanjutkan kebijakan moratorium,” kata Nuly Nazlia.
Program biodiesel, menurut Nuly Nazlia, tidak boleh menjadi alasan penghentian kebijakan moratorium demi alasan pemenuhan kebijakan mandatori.
Jawaban dari kebutuhan lahan adalah peningkatan produktivitas dan perbaikan tata kelola.
Tidak hanya janji semata
Sementara itu, Direktur Perkumpulan HuMa Dahniar mengatakan, mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya angraria atau sumber daya alam, tidak hanya janji semata.
Namun, juga harus dilakukan political will yang kuat dari dua pasangan capres-cawapres.
Golongan Hutan terdiri dari:
– Walhi,
– Madani Berkelanjutan,
– Greenpeace Indonesia,
– Koaksi Indonesia,
– Kemitraan,
– HuMa,
– Change.org,
– Rekam Nusantara
– Econusa
Ke-9 nama itu merupakan gabungan berbagai organisasi masyarakat bidang lingkungan kepada pemilih muda untuk ikut menginvestigasi kandidat capres-cawapres dan calon legislator dalam Pemilu 2019 tentang sikap dan posisinya terhadap deforestasi dan korupsi sumber daya alam. (Antara)
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Tribun News