Koaksi Dalam Berita

Kemitraan antara pemerintah, industri, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk mencapai efisiensi keberlanjutan dalam pengelolaan sampah plastik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran. Rekomendasi ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi ‘quick wins’ untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan membuat delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Rekomendasi ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi untuk mewujudkan ekonomi hijau demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, sesuai visi misi Prabowo-Gibran dalam Asta Cita.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan mendesak kebijakan pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk memprioritaskan energi terbarukan. Bukan energi baru, seperti nuklir, hilirisasi batubara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas alam, yang tinggi emisi serta mahal.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins atau program percepatan untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Koalisi memandang rekomendasi tersebut penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koalisi Transisi Energi Berkeadilan mendorong Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dapat meningkatkan tingkat bauran energi terbarukan hingga 60% pada 2030 dan 100% pada 2050.

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan meminta agar pemerintah tidak menurunkan target bauran energi terbarukan yang dimuat dalam draf revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam revisi ini, pemerintah seharusnya mencari solusi meningkatkan target transisi energi berkeadilan.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan menginginkan pemerintah untuk mematok target bauran energi terbarukan yang lebih ambisius, yakni menjadi 60% pada 2030. Mereka juga berharap pemerintah menghentikan penggunaan energi fosil.