#BersihkanIndonesia adalah gabungan organisasi masyarakat sipil yang mengajak masyarakat Indonesia untuk aktif mendorong perubahan kebijakan energi, ekonomi, dan lingkungan. Gerakan ini memanfaatkan momentum Pemilu 2019 untuk menantang pasangan calon presiden dan wakil presiden mengumumkan rencana konkrit mereka menuju “Indonesia Berdaulat Energi”.

Masalah Kunci: Energi dan listrik di Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil
Kondisi tersebut disebabkan oleh akuntabilitas yang buruk, penegakan hukum yang lemah, dan sistem ekonomi yang oligarkis. Sepanjang 2017, Indonesia membakar 97 juta ton batu bara yang sebagian besar dikonsumsi untuk kebutuhan PLTU batu bara. Angka ini diprediksi terus meningkat hingga 125 juta ton pada 2025, seiring dengan pembangunan PLTU baru. Semakin berkurangnya bahan bakar fosil membuat tantangan ketahanan energi di Indonesia semakin tinggi. Apalagi, Indonesia sudah menjadi importir bersih untuk sumber daya minyak dan gas.

Dampak Buruk Energi Fosil

  1. Kesehatan
    Pembakaran batu bara berpengaruh terhadap risiko memburuknya kesehatan publik. PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan adanya rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa meningkat mencapai 28.300 orang setiap tahunnya.
  2. Lingkungan Hidup
    Tambang batu bara telah meninggalkan ribuan lubang yang dibiarkan tanpa pemulihan sehingga mencemari sumber air dengan logam berat. Begitu juga dengan PLTU batu bara yang menghasilkan limbah beracun yang berbahaya bagi lingkungan, serta memperparah perubahan iklim.
  3. Ketahanan Pangan
    Konsesi pertambangan batu bara mengancam seperlima tanah produktif yang berpotensi mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia. Hilangnya air karena lubang tambang yang tidak dipulihkan menurunkan produktivitas lahan dan ikan. Penurunan produksi beras diperkirakan dapat mencapai 6 juta ton jika seluruh konsesi tambang batu bara dieksploitasi.
  4. Ekonomi Negara
    Biaya sosial dari emisi gas rumah kaca (GRK) PLTU batu bara dua kali lipat lebih tinggi dari ongkos energi terbarukan. Jika rencana pembangunan pembangkit tetap didominasi oleh PLTU batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, maka pada 2021, PLN akan membutuhkan tambahan 46% subsidi atau tarif listrik harus meningkat drastis.

Solusi: Untuk mencapai kedaulatan energi, Indonesia butuh menggunakan energi terbarukan.
Perkembangan teknologi untuk energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi di dunia telah menurunkan biaya produksi listrik secara drastis sehingga pembangkit listrik tenaga terbarukan lebih ekonomis daripada pembangkit listrik tenaga fosil, bahkan PLTU batu bara. Mengacu pada negara-negara seperti India, Meksiko, dan Tiongkok, kebijakan pemerintah dalam mendukung energi terbarukan menyebabkan harga pembangkit listrik tenaga surya dan angin lebih murah daripada PLTU batu bara. Jika transisi energi segera dilakukan, maka Indonesia dapat menghemat energi sebanyak 17,3 hingga 53,4 miliar USD per tahun pada 2030.

  1. Melepaskan Ketergantungan kepada Energi Fosil
    Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial, kesehatan perlu diakhiri. Penerbitan izin tambang batu bara baru dan perluasan lubang tambang baru harus dihentikan di tahun ini. Pembangunan PLTU baru ditiadakan mulai 2020. Subsidi batu bara dihentikan secara bertahap dan dialihkan untuk percepatan energi terbarukan. Penguasaan ekonomi yang oligarkis, serta peraturan-peraturan yang tidak kompetitif atau mematikan inovasi perlu diubah, sehingga membangun iklim investasi yang kondusif bagi percepatan pengembangan energi terbarukan.
  2. Mempercepat Pengembangan Energi Terbarukan
    Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan oleh pemerintah dan sektor terkait, melalui perbaikan kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah terpilih 2019 harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini. Penambahan kapasitas pembangkitan listrik hanya bersumber dari energi terbarukan pada tahun 2025. Hal ini harus diterjemahkan dengan adanya insentif fiskal dan kebijakan yang berpihak pada energi terbarukan yang didukung alokasi anggaran yang memadai. Tata kelola ketenagalistrikan harus didesain untuk mampu merangsang pengembangan teknologi sistem ketenagalistrikan yang sedang mengalami perubahan signifikan secara global. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan perbaikan desain dan sistem jaringan ketenagalistrikan (transmisi dan distribusi) yang mampu merespon dinamika permintaan dan pasokan yang terdesentralisasi dan mandiri.
  3. Memperbaiki Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan yang Menjunjung Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik
    Pembelajaran dari perkara-perkara korupsi dan konflik kepentingan perlu digunakan untuk mereformasi akuntabilitas sektor energi dengan upaya preventif. Diperlukan komitmen politik untuk membuka data-data energi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Terbukanya data-data ini harus didesain untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan perencanaan ketenagalistrikan yang inklusif, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, aturan-aturan terkait tata kelola energi perlu diselaraskan untuk memastikan adanya perangkat dan mekanisme yang mendukung tata kelola energi yang bersih.
  4. Penegakan Hukum dan Transisi Berkeadilan yang Berperspektif Pemulihan
    Internalisasi biaya lingkungan, sosial dan kesehatan, serta biaya pemulihan, harus dilakukan terhadap tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa operasinya. Selain itu, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari eksternalitas negatif yang selama ini ditanggung rakyat harus bertanggung jawab secara hukum. Korupsi batu bara, baik di hulu (pertambangan) maupun hilir (pembangkitan tenaga listrik), perlu menjadi agenda prioritas dalam penanganan korupsi, dan diikuti dengan pengembalian aset. Pemulihan lingkungan harus dilakukan, dengan mengutamakan prinsip pencemar membayar melalui pertanggungjawaban hukum yang menyentuh dalang intelektual (mastermind).

 

Daftar Pendukung Gerakan #BersihkanIndonesia

  1. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) 2. Auriga Nusantara 3. Center for Energy Research Asia (CERA) 4. Greenpeace Indonesia 5. G-CinDe (Gerakan Cinta Desa) Jambi 6. Hutan Kita Institute 7. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 8. Indonesia Corruption Watch (ICW) 9. Institute for Essential Services Reform (IESR) 10. JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) 11. Jejaring Sumatera Terang Untuk Energi Bersih 12. Kanopi Bengkulu 13. Kelopak Bengkulu 14. Koaksi Indonesia 15. KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sumut16. LBH Bandung 17. LBH Pekanbaru 18. Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi 19. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) 20. Walhi JaBar 21. Walhi JaTeng 22. Walhi Kalsel 23. Walhi Sumsel 24. Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh 25. Publish What You Pay Indonesia 26. PUPA Bengkulu 27. Sajogyo Institute 28. Serikat Masiswa untuk Rakyat (SmuR) Aceh 29. Trend Asia 30. Yayasan Srikandi Lestari 31. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) 32. 350.org Indonesia 33. WWF-Indonesia 34. Hivos 35. Yayasan Rumah Energi

 

Informasi lengkap di www.bersihkanindonesia.org | Instagram: @bersihkanindonesia| Twitter: @BersihkanID | facebook: BersihkanIndonesia